Beranda / Forum / Detail Forum

FORUM

    Kemudahan Berusaha di Indonesia

    Survey Ease of doing Business menempatkan Indonesia pada ranking 10i dari 189 negara. Presiden Joko Widodo menargetkan bahwa tahun 2017 RI harus berada di ranking 40. Kira2 apa yg perlu diprioritaskan ya? tk

  • by : Aria SuyudiUniversitas Indonesia
    13-04-2016 14:55

  • 14-04-2016 07:21

    semua perizinan dan pertanahan digunakan sistem online dan otomatis semua serba elektronik menghindari pencucian uang.

  • 14-04-2016 15:30

    BKPM sudah menerapkan sistem online, dan hasilnya sangat memuaskan. yg paling penting untuk diperbaiki tentu di kementerian2 yg memang menjadi "lahan basah": khususnya di BPN, Kehutanan dan ESDM. semoga PTSP Memang benar2 diterapkan satu pintu. masih sj kita disuruh ke kementerian terkait untk follow up ijin. dan untuk SOP (waktu penerbitan ijin) khususnya di kementerian, belum diterapkan dengan baik. masalah krusial lainnya, tentu sj ijin2 yg menjadi kewenangan Pemda. semoga bermanfaat. tks

  • 17-04-2016 03:15

    salah satu yg membuat RI ketinggalan adalah kewajiban u membuat TDP SiUPP sehingga total starting business tidak bs 1 hari seperti di negara tetangga..

  • 20-04-2016 14:14

    Banyak sekali ketentuan tentang perizinan yang tidak memikirkan tujuan diadakan keharusan mendapatkan ijin. Menurut saya paling tidak ada dua sebab ijin dalam dunia usaha diperlukan. Pertama untuk fungsi pengendalian serta pengawasan. Dalam kategori ini ijin lingkungan hidup, ijin yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan, standar produk dll. Kedua ijin untuk pengumpulan statistik. Kenapa pelru statistik, salah satunya guna pembuatan rencana kebijakan kedepan. Khusus untuk ijin keperluan statistik, tidak diperlukan proses persetujuan. Ijin diberikan otomatis ketika seluruh data yang diminta sudah diberikan. Ini sepenuhnya bisa dilakukan dengan proses digital dan Online. Contoh yang baik sekali adalah pendirian PT. Pemerintah saat ini mengambil sikap bahwa yang dilakukan pemerintah adalah pencatatan. Proses verifikasi sepenuhnya dilimpahkan kepada notaris. Keputusan ini membuat proses pendirian PT menjadi sangat cepat.

  • 29-08-2016 08:56

    Test

  • 16-06-2017 11:16

    Melimpahnya variasi perizinan merupakan konsekuensi dari otonomi pemerintah daerah, kementerian dan lembaga negara. Disinilah fungsi pemerintah dari kementerian koordinator sedang diuji untuk melakukan usaha-usaha deregulasi. Perlu sinkronisasi antara perizinan sektoral terutama di bidang lingkungan, kehutanan, ketenagakerjaan dan perindustrian.


  • Upload