Beranda / Berita & Artikel / Detail

Press Release

ILUNI FHUI, 12-05-2017 18:11

Pernyataan Sikap ILUNI FHUI:
"Hak Angket DPR Dapat Mengganggu Independensi KPK dalam Penyidikan Kasus Mega-Korupsi e-KTP"

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) menyatakan hak angket DPR terkait pelaksanaan tugas KPK sangatlah tidak proporsional dan dapat membahayakan momentum pemberantasan korupsi di Indonesia.

ILUNI FHUI memandang bahwa selain proses pengambilan keputusannya yang tidak transparan, pengajuan hak angket tersebut didasarkan pemahaman yang keliru terhadap Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK). Dalam naskah hak angket yang beredar di masyarakat, DPR bagian Pendahuluan tertulis: “…, Pasal 20 ayat (1) UU KPK menetapkan pertanggungjawaban publik KPK, yakni ditujukan kepada Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)”. Padahal bunyi sesungguhnya dari Pasal 20 ayat (1) UU KPK adalah: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan”.

ILUNI FHUI berpandangan bahwa kekeliruan kutipan Pasal 20 ayat (1) UU KPK tersebut dapat membawa kepada kesimpulan yang salah yaitu seakan-akan KPK bertanggung jawab kepada DPR, Presiden dan BPK. Padahal, sesungguhnya pertanggungjawaban KPK adalah kepada publik. Hubungan dengan DPR, Presiden dan BPK adalah dalam konteks pemberian laporan.

ILUNI FHUI memahami bahwa hak angket adalah kewenangan konstitusional Dewan yang penggunaannya sudah secara spesifik ditentukan oleh UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3, disebutkan hak angket bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat UU KPK secara jelas menyatakan bahwa pertanggungjawaban KPK adalah kepada publik bukan DPR, secara substansi hak angket DPR atas KPK patut dipertanyakan.

Pada sisi lain, ILUNI FHUI melihat bahwa sulit dihindari apabila timbul kesan hak angket ini diusung untuk tujuan lain di luar apa yang dimaksudkan oleh Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Terlebih tampak jelas adanya butir khusus yang tercantum dalam naskah angket yaitu pencabutan BAP oleh Sdri. Miryam S. Haryani dalam persidangan kasus E-KTP justru menimbulkan kesan kuat bahwa itulah yang menjadi pendorong utama proses hak angket ini.

ILUNI FHUI memandang bahwa hak angket ini memberikan pesan yang keliru pada proses penegakan hukum di mana proses politik dapat mengintervensi penegakan hukum. Keempat hal yang dijadikan dasar pengajuan hak angket bukan alasan yang cukup untuk pengajuan hak angket. Kalau alasan-alasan tersebut dianggap tepat, maka betapa banyak perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum yang harus di-hak-angket-kan.

ILUNI FHUI berpendapat, jika hak angket tetap dipaksakan, akan terlihat sebagai upaya intervensi DPR terhadap proses penegakan hukum dan dapat mengganggu independensi KPK, antara lain dalam penyidikan kasus mega-korupsi e-KTP, dan bahkan dapat dikategorikan sebagai Obstruction of Justice atau tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum antikorupsi atas nama keadilan yang dilakukan KPK.

ILUNI FHUI mengajak kepada alumni FHUI dan masyarakat pada umumnya untuk merapatkan barisan dan bersama-sama ikut mengawasi serta mendorong pengusutan kasus e-KTP oleh KPK secara tuntas.

ILUNI FHUI menyatakan mendukung kepada KPK untuk melanjutkan pengusutan kasus mega-korupsi e-KTP. ILUNI FHUI juga turut mendorong KPK untuk tetap melaksanakan kewenangannya dengan penuh integritas, keberanian, dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ILUNI FHUI berharap KPK tidak tunduk kepada upaya-upaya intervensi dari lembaga manapun.

Jakarta, 3 Mei 2017

Ahmad Fikri Assegaf
Ketua Umum

Seradesy Sumardi-Gemino
Sekretaris Umum

Narahubung: Julius Ibrani, Ketua Komite Komunikasi Publik (+6281314969726)


Share this post :